Tugas Pokok dan Fungsi

 

TUPOKSI BAGIAN HUKUM

Melaksanakan program dan mengoordinasikan penyusunan, penetapan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemberian dan koordinasi bantuan hukum dan hak asasi manusia, mendokumentasikan produk hukum serta penyuluhan hukum.

 

URAIAN TUGAS KEPALA BAGIAN HUKUM 

  1. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Hukum;
  2. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;
  3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;
  4. Menyelenggarakan bantuan hukum kepada semua unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  5. Menelaah, memantau peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara Pemerintahan Daerah dengan pihak lain serta mengevaluasi produk hukum yang telah ditetapkan;
  6. Mengoordinasikan perumusan dan penelahaan Raperda dan Peraturan Bupati serta produk hukum daerah lainnya;
  7. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah kabupaten;
  8. Melaksanakan sosialisasi RANHAM di wilayah kabupaten;
  9. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Membuat usulan anggaran kegiatan Bagian Hukum;
  11. Memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun pelaksana di Bagian Hukum;
  12. Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Hukum dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
  13. Mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan langkah kerja yang telah ditentukan;
  14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan untuk bahan Peraturan lebih lanjut;
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan;
  16. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

 

  1. SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
    1. Membuat program dan langkah-langkah kerja di bidang peraturan perundang-undangan;
    2. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembuatan produk hukum daerah;
    3. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis pembuatan produk hukum daerah;
    4. Menyusun, meneliti dan mengkaji konsep rancangan produk hukum daerah;
    5. Memberikan fasilitasi dalam proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah;
    6. Menyiapkan pelaksanaan legalisasi produk hukum daerah;
    7. Menyaipkan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program legislasi daerah;
    8. Mengevaluasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
    9. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. Menyiapkan bahan usulan anggaran pembangunan Sub Bagian Peraturan perundang-undangan; 
    11. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian peraturan perundang-undangan;
    12. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
    13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang peraturan perundang-undangan;
    14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
    15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
  2. SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA :
    1. Membuat Program dan langkah-langkah kerja di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
    2. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemberian bantuan hukum, pelayanan dan pembelaan hukum;
    3. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberian bantuan, pelayanan dan pembelaan hukum;
    4. Meneliti berkas pembelaan hukum dari unsur Organiasai Perangkat Daerah;
    5. Menyiapkan pelaksanaan bantuan, pelayanan dan pembelaan hukum atas masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;
    6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia;
    7. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia;
    8. Menyiapkan bahan sosialisasi RANHAM di wilayah kabupaten;
    9. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. Menyiapkan rencana anggaran kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    11. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    12. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
    13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang penelaahan dan bantuan hukum;
    14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
    15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
  3. SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM :
    1. Membuat proram dan langkah-langkah kerja di bidang dokumentasi dan penyuluhan hukum;
    2. Melaksanakan pendokumentasian produk hukum;
    3. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinan di bidang Dokumentasi Hukum;
    4. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis dibidang dokumentasi hukum;
    5. Melaksanakan unifikasi dan kodefikasi hukum serta ketatausahaan Bagian Hukum ;
    6. Menyiapkan produk hukum yang akan diundangkan dalam lembaran daerah, menerbitkan lembaran daerah dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum;
    7. Melaksanakan penyuluhan produk hukum bekerja sama dengan instansi terkait;
    8. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    9. Menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
    10. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana di bawah Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;                                
    11. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
    12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang dokumentasi dan penyuluhan hukum;
    13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
    14. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bagian Hukum;


.