Tugas Pokok Dan Fungsi

TUPOKSI BAGIAN HUKUM

Melaksanakan program dan mengoordinasikan penyusunan, penetapan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemberian dan koordinasi bantuan hukum dan hak asasi manusia, mendokumentasikan produk hukum serta penyuluhan hukum.

URAIAN TUGAS KEPALA BAGIAN HUKUM 

1. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Hukum;
2. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;
3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;
4. Menyelenggarakan bantuan hukum kepada semua unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
5. Menelaah, memantau peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara Pemerintahan Daerah dengan pihak lain serta mengevaluasi produk hukum yang telah ditetapkan;
6. Mengoordinasikan perumusan dan penelahaan Raperda dan Peraturan Bupati serta produk hukum daerah lainnya;
7. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah kabupaten;
8. Melaksanakan sosialisasi RANHAM di wilayah kabupaten;
9. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Membuat usulan anggaran kegiatan Bagian Hukum;
11. Memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun pelaksana di Bagian Hukum;
12. Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Hukum dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
13. Mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan langkah kerja yang telah ditentukan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan untuk bahan Peraturan lebih lanjut;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan;
16. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

1. SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
   1. Membuat program dan langkah-langkah kerja di bidang peraturan perundang-undangan;
   2. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembuatan produk hukum daerah;
   3. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis pembuatan produk hukum daerah;
   4. Menyusun, meneliti dan mengkaji konsep rancangan produk hukum daerah;
   5. Memberikan fasilitasi dalam proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah;
   6. Menyiapkan pelaksanaan legalisasi produk hukum daerah;
   7. Menyaipkan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program legislasi daerah;
   8. Mengevaluasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
   9. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
   10. Menyiapkan bahan usulan anggaran pembangunan Sub Bagian Peraturan perundang-undangan; 
   11. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian peraturan perundang-undangan;
   12. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
   13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang peraturan perundang-undangan;
   14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
   15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
2. SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA :
   1. Membuat Program dan langkah-langkah kerja di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
   2. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemberian bantuan hukum, pelayanan dan pembelaan hukum;
   3. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberian bantuan, pelayanan dan pembelaan hukum;
   4. Meneliti berkas pembelaan hukum dari unsur Organiasai Perangkat Daerah;
   5. Menyiapkan pelaksanaan bantuan, pelayanan dan pembelaan hukum atas masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;
   6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia;
   7. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia;
   8. Menyiapkan bahan sosialisasi RANHAM di wilayah kabupaten;
   9. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
   10. Menyiapkan rencana anggaran kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   11. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   12. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
   13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang penelaahan dan bantuan hukum;
   14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
   15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
3. SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM :
   1. Membuat proram dan langkah-langkah kerja di bidang dokumentasi dan penyuluhan hukum;
   2. Melaksanakan pendokumentasian produk hukum;
   3. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinan di bidang Dokumentasi Hukum;
   4. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis dibidang dokumentasi hukum;
   5. Melaksanakan unifikasi dan kodefikasi hukum serta ketatausahaan Bagian Hukum ;
   6. Menyiapkan produk hukum yang akan diundangkan dalam lembaran daerah, menerbitkan lembaran daerah dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum;
   7. Melaksanakan penyuluhan produk hukum bekerja sama dengan instansi terkait;
   8. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
   9. Menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
   10. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana di bawah Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;                                
   11. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
   12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang dokumentasi dan penyuluhan hukum;
   13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
   14. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bagian Hukum;